Detail Berita

Sekretariat

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian kedua

Sekretariat

Pasal 6

(1)   Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaanadministrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

(2)      Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

  1. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
  2. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
  3. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  4. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
  5. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
  6. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
  7. pelaksanaan urusan rumah tangga;
  8. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
  9. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  10. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  11. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
  12. pengelolaan anggaran;
  13. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
  14. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
  15. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  16. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  17. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  18. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  19. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  20. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
  21. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  22. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
  23. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  24. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 7

(1)      Sekretariat, terdiri dari :

  1. Subbagian Penyusunan Program;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Umum.

(2)      Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

(1)      Subbagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

(2)      Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

  1. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
  2. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
  3. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  4. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
  5. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
  6. penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  7. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  8. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  9. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  10. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
  11. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
  12. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 9

(1)      Subbagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan.

(2)      Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  2. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
  3. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
  4. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
  5. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
  6. penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
  7. penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
  8. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  9. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas pokoknya.

Pasal 10

(1)   Subbagian Umum melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

(2)      Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  2. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
  3. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  4. pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
  5. pelaksanaan urusan rumah tangga;
  6. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  7. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  8. pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah;
  9. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  10. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  11. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan pokoknya.

Berita Lain