Detail Berita

Redam Gejolak Buruh, DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Belajar ke Disnaker Kabupaten Malang

Pemkab Malang, Disnaker- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang kembali menjadi tempat instansi lain untuk belajar atau melaksanakan studi replikasi. Kali ini, dinas di bawah komando Drs Yoyok Wardoyo MM itu menerima kunjungan dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo. Kunjungan diterima di Gaperoma, Selasa (8/12). Rombongan DPMPTSP dan Tenaga Kerja juga bersama dengan Dewan Pengupahan Kota Probolinggo.
Rombongan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas, Aman Suryaman AP, MM dan dibersamai oleh unsur Dewan Pengupahan Kota Probolinggo.  Tamu diterima oleh Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial, Dian Dharu Romadhona dan Kepala Seksi Perbaikan Syarat-Syarat Kerja dan Upah, Mudi Hartono serta dua staf Disnaker Kabupaten Malang.
Lebih lanjut, Aman menjelaskan tujuan mereka melaksanakan studi replikasi ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang adalah untuk mempelajari kiat Kabupaten Malang dalam menciptakan hubungan yang harmonis. Baik dengan serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, pemerintah dan Dewan Pengupahan.
“Karena kami menganggap Kabupaten Malang mumpuni dalam hal menjaga hubungan harmonis antara Disnaker dan Dewan Pengupahan. Serta meredam gejolak sehingga tidak timbul,” beber Aman.
Keduanya saling membagikan pengalaman terkait upaya meminimalisir perselisihan hubungan industrial (PHI). Kemudian, memaksimalkan penyelesaian PHI di meja perundingan dan meredam gejolak buruh. Salah satunya terkait pengesahan UU 11 tahun 2020.
“Serta terkait memaksimalkan peran dan fungsi Dewan Pengupahan dan LKS tripartit dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis,” kata Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial, Dian Dharu Romadhona.
Kemudian, lanjut Dhian, terkait dengan rekomendasi UMK, Disnaker Kabuapten Malang melalui bidang Hubungan Industrial telah melaksanakan beberapa hal. Diantaranya adalah duduk bersama untuk menghitung besaran UMK ideal di Kabupaten Malang. Dalam hal ini, Dewan Pengupahan, SP/SB dan unsur pengusaha juga dilibatkan.
Selanjutnya adalah melakukan analisa rekomendasi UMK secara bersama-sama. Hal ini dilakukan agar UMK yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan.
“Kemudian kami juga menggelar rapat pleno hingga usulan UMK ditetapkan dan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” tegasnya. (tik)

Berita Lain