Standar Pelayanan Publik

 

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DINAS TENAGA KERJA  KABUPATEN MALANG


 


 

  1. PENDAHULUAN

  1. VISI

Terwujudnya tenaga kerja terampil, berdaya saing, masyarakat industri yang harmonis, tersebarnya penduduk yang seimbang dan sejahtera “

  1. MISI

    1. Meningkatkan kualitas keterampilan calon tenaga kerja, produktivitas kerja dan mendorong terwujudnya perluasan kerja;

    2. Mewujudkan perlindungan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis;

    3. Meningkatkan penyebaran penduduk dan memberdayakan masyarakat

  2. RUANG LINGKUP TUGAS

Melaksanakan ketentuan desentralisasi dibidang tenaga kerja dan mobilitas penduduk serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

  1. JENIS-JENIS PELAYANAN

    1. Pelayanan Administrasi, meliputi :

      1. Rekomendasi pendirian Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan Cabang PPTKIS

      2. Rekomendasi petugas rekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)

      3. Ijin Tempat Penampungan Calon PMI

      4. Rekomendasi paspor calon PMI

      5. Rekomendasi pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)

      6. Ijin pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) di Sekolah Menengah Kejuruhan dan Perguruan Tinggi

      7. Rekomendasi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

      8. Ijin pendirian Lembaga Latihan Kerja Swasta (yang memungut biaya dari peserta)

      9. Rekomendasi Ijin Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN)

      10. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

      11. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

      12. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)

      13. Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit

      14. Pencatatan pendirian Serikat Pekerja

      15. Ijin Outsorcing Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

    2. Pelayanan Jasa, meliputi :

      1. Penempatan Tenaga Kerja (baik Antar Kerja Antar Negara, Antar Kerja Antar Daerah maupun Antar Kerja Lokal)

      2. Permohonan mediasai Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

 
 


Last Update:30-04-2018 15:11